Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Vivi Yulaswati mengatakan dengan berbagai permasalahan dalam penyaluran pupuk subsidi, pemerintah mulai merancang transformasi kebijakan subsidi pupuk. Mulanya, subsidi pupuk melalui produsen pupuk. Nantinya, menjadi bantuan langsung kepada petani. Bentuk bantuannya pun berubah dari barang menjadi transfer langsung dari pemerintah.
"Jadi kita memiliki bantuan langsung dari petani, ini arahan Bapak Presiden. Kemudian juga dilakukan tentunya melalui transfer direct cash. Kemudian juga penerima berbasis kelompok menjadi penerima berbasis individu," kata Vivi dalam acara Forum Diskusi, Jakarta, Rabu (17/7/2024).
Dalam paparannya, pihaknya akan terlebih dahulu melaksanakan proyek percontohan atau pilot project pada 2025 di beberapa wilayah. Dia bilang selama setahun ke depan pihaknya akan menentukan mekanisme dan mengatasi kelemahan-kelemahan skema tersebut. Pihaknya pun menargetkan implementasi skema tersebut dimulai tahun 2026.
"Untuk setahun ke depan mungkin kita akan melaksanakan pilot project tadi, mekanisme mana yang akan kita lakukan dan titik-titik kelemahan. Mudah-mudahan goals tahun 2026," jelasnya.
Adapun beberapa proses yang dilakukan menuju transformasi skema baru tersebut. Pertama, digitalisasi sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan perekaman geospasial dan soil testing. Dengan digitalisasi ini, penerima manfaat menjadi lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, dia bilang skema ini juga nantinya akan membuat pupuk subsidi menjadi sistem satu harga. Hal ini dapat mempermudah produksi, distribusi, dan pengelolaan stok minimum di kios.
"Kita bicara Indonesia kan cuma satu titik, tentunya terdapat variasi dari harga. Oleh sebab itu kita mensubsidi petani, langsung kepada petani yang betul-betul membutuhkan stabilitas sendiri," terangnya. (*)
0 Komentar