KERINCI – Pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah kembali menjadi sorotan publik di Kabupaten Kerinci. Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan LSM yang peduli terhadap tata kelola pemerintahan menggelar aksi unjuk rasa, mempertanyakan transparansi dan efektivitas penggunaan dana APBD yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Dalam aksi yang digelar baru-baru ini, para demonstran menyoroti permasalahan sampah yang dinilai tidak terkelola dengan baik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Askar Jaya, menjadi perhatian utama setelah ormas dan LSM mempertanyakan penggunaan anggaran untuk operasional pengelolaan sampah yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menariknya, dalam menanggapi isu ini, Ketua DPRD Kabupaten Kerinci menyatakan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk operasional DLH. Pernyataan tersebut bahkan beredar luas di media sosial, memicu beragam reaksi dari masyarakat.
"Anggaran yang diberikan untuk operasional Dinas Lingkungan Hidup sangat besar. Kami sudah menganggarkannya," ujar Ketua DPRD dalam pernyataannya yang ramai diperbincangkan.
Meski demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih jauh dari harapan. Sampah yang berserakan dan tidak terurus dengan baik menjadi bukti bahwa anggaran yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas layanan.
Masyarakat dan aktivis sosial berharap adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah agar lebih efektif dan berdampak nyata bagi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kerinci.
Pihak terkait diharapkan segera memberikan klarifikasi dan solusi konkret agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah dapat terjaga. (*/Glen)
0 Komentar