OPINI - SUNGAIPENUH, Masalah sampah masih menjadi momok bagi banyak daerah di Indonesia. Pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengelola limbah yang semakin menumpuk, tetapi di sisi lain, berbagai kebijakan yang diterapkan sering kali menuai protes dari masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, sering kali menjadi sasaran kritik, bahkan perundungan di media sosial.
Situasi semakin rumit ketika isu sampah dipolitisasi, terutama menjelang pemilu. Program kebersihan yang sebenarnya bertujuan baik kerap dijadikan alat serangan politik untuk menjatuhkan lawan. Sayangnya, daripada fokus pada solusi, perdebatan yang muncul justru lebih banyak diwarnai oleh kecaman dan ujaran negatif, baik di media sosial maupun dalam aksi demonstrasi yang menolak keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) atau tempat pembuangan akhir (TPA).
Ketika ada penolakan terhadap TPA, sampah pun akhirnya menumpuk di TPS. Dalam satu hari saja, tumpukan sampah bisa menggunung, dan jika dibiarkan berhari-hari, dampaknya semakin parah. Bau tak sedap, pencemaran lingkungan, hingga risiko penyakit menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Pemerintah daerah pun dibuat kelabakan mencari solusi agar tumpukan sampah tidak mengganggu kehidupan warga.
Berbagai upaya telah dilakukan, seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sebelum dibuang. Pemerintah juga menerapkan aturan pembuangan sampah berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Namun, program ini tidak akan efektif tanpa dukungan penuh dari masyarakat.
Salah satu solusi yang tengah digencarkan adalah program TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), yang bertujuan mengurangi jumlah sampah dengan cara mendaur ulang dan memanfaatkannya kembali. Dengan sistem ini, sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi bisa didaur ulang. Jika masyarakat dan pemerintah daerah bersinergi dalam menjalankan program ini, permasalahan sampah dapat lebih mudah dikendalikan.
Namun, kunci utama keberhasilan program pengelolaan sampah bukan hanya pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran masyarakat. Jika warga masih membuang sampah sembarangan, tidak memilahnya sejak dari rumah, dan tidak mematuhi jadwal pembuangan yang telah ditentukan, maka masalah sampah akan tetap menjadi polemik yang terus berulang.
Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak hanya harus tegas dalam menerapkan aturan, tetapi juga aktif menggandeng komunitas, tokoh masyarakat, dan penggiat lingkungan untuk menciptakan budaya bersih yang lebih baik. Di sisi lain, masyarakat harus mulai memahami bahwa menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan kewajiban bersama demi masa depan yang lebih sehat dan nyaman. (Glen)
0 Komentar